Yappika Actionaid

Tag result for "tata kelola"

Siaran Pers - Demokratisasi Ekosistem Filantropi di Indonesia: Reposisi Peran Negara dan Partisipasi Politik Kewargaan

SIARAN PERS - Orang Muda dan Demokrasi Digital: BASIS Luncurkan CSD e-Learning Platform sebagai Investasi Masa Depan Ruang Sipil di Indonesia

Siaran Pers FIONI: Bencana Ekologis di Sumatera: Negara Tak Boleh Menyembunyikan Perusahaan Perusak Hutan

Pemerintah Harus Lindungi dan Fasilitasi Kegiatan Filantropi untuk Bencana Sumatera - Siaran Pers Aliansi Filantropi untuk Akuntabilitas Sumbangan

Kegagalan COP 30 Menyelamatkan Bumi dan Rakyat, ARUKI mendesak Pemerintah Indonesia Segera Bahas RUU Keadilan Iklim - Siaran Pers ARUKI

Darurat Kekerasan Negara: Menuntut Tanggung Jawab Presiden, DPR, dan Kapolri!

Siaran Pers Koalisi Kriminalisasi Whistleblower (KOLIBER) - Hentikan Upaya Kriminalisasi Whistleblower Dugaan Korupsi Baznas Jabar 13,3 M

Anggota DPR Mengabaikan Aturan Tata Tertib dalam Pembahasan RUU TNI, Akses FOINI Lapor ke MKD Ditutup

Siaran Pers ARUKI "TARGET AMBISIUS 1,5 DERAJAT DAN KEADILAN IKLIM BAGI RAKYAT INDONESIA HARUS MENJADI AGENDA PRIORITAS PEMERINTAH INDONESIA DI COP 29"

Memperkuat Ekosistem Masyarakat Sipil untuk Mendorong Demokrasi yang Lebih Substantif dan Inklusif di Indonesia

Program BASIS Dimulai untuk Meningkatkan Dampak Masyarakat Sipil terhadap Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia

Joint Statement: Civil Society and Youth Engagement in the Implementation of Just Green Transition Policies and Initiatives at National and Local Levels

Kick Off Program BASIS

Siaran Pers Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Revisi UU Desa

Mengembalikan Arah yang Tepat dalam Revisi UU Desa

Koordinasi Model Desa/Kelurahan Ramah Perempuan dan Peduli Anak dalam Situasi Bencana

Siaran Pers Koalisi Warga untuk Keadilan Akses Kesehatan TOLAK RUU KESEHATAN OMNIBUS LAW

Tunda Pengesahan RUU Kesehatan: Perbaiki dan Pastikan Partisipasi Publik yang Bermakna

Workshop Pengembangan Model Desa/Kelurahan Ramah Perempuan dan Anak dalam Situasi Bencana

Sesi Konsultasi Digitalisasi Pelayanan Publik

Freedom Information of Network Indonesia Majelis Etik Permanen, Kebutuhan Mendesak bagi Integritas Komisi Informasi

SIARAN PERS: KNPRBBK XV Rekomendasikan Kolaborasi Inklusif untuk Membangun Pengelolaan Risiko Bencana Berbasis Komunitas di Indonesia

Dukung Ketangguhan Bencana dari Tingkat Lokal, KNPRBBK XV Resmi Dibuka

Catat Sejarah Baru, KNPRBBK XV Tegaskan Pentingnya Peranan Perempuan dalam Pengelolaan Risiko Bencana Berbasis Komunitas

Siaran Pers Koalisi Advokasi RUU Pelindungan Data Pribadi (KA PDP)

Kebocoran Data Registrasi SIM Card

Siaran Pers "Masyarakat Sipil Dorong Pemerintah Belajar dari Pengalaman Pandemi COVID-19 untuk Resiliensi Berkelanjutan yang Inklusif"

Siaran Pers "Pelokalan Aksi Ketangguhan Bencana yang Dipimpin oleh Perempuan dan Anak Muda: Jalan Menuju Kerangka Kerja Sendai"

Memahami Bencana dari Sudut Pandang YAPPIKA-ActionAid

C20 Sub Working Group Launching

Siaran Pers: Pengelolaan Risiko Bencana yang Utuh dan Paripurna AMPU-PB

Pertemuan Mitra Program Promoting Civil Society-led Initiatives for Inclusive and Quality Education in Indonesia (Pro-InQluEd)

UU Ormas: Penyempitan Ruang Gerak Organisasi Masyarakat Sipil di Indonesia

Perpanjangan Pengumuman Evaluasi Independen Pro-InQluEd

PENGUMUMAN PUBLIKASI - Evaluator Independen Pro Inqlued

YAPPIKA-ActionAid Bekerja Sama dengan Beberapa Organisasi di Bekasi Menyelenggarakan Dialog Multi Pihak Online Permasalahan Pelayanan HIV/IMS dan ARV bagi Kelompok Rentan HIV saat Pandemi COVID-19 di Wilayah Bekasi

Kerangka Acuan Audit - Program Pro-InQlued

TERM OF REFERENCE KONSULTAN PENGAMBILAN FOTO dan FILM PENDEK

TERM OF REFERENCE: Bidding Vendor Online Share Learning and Seminar-National Exhibition Program Promoting Civil Society-led Initiatives for Inclusive and Quality Education in Indonesia (Pro-InQluEd)

PASTIKAN SEKOLAHMU BEBAS PUNGUTAN

PEROLEHAN DONASI PUBLIK UNTUK PROGRAM SEKOLAH BEBAS KORUPSI

APBN P 2015 Anggaran Rasa Liberal dan Sentralistik

2 Sekolah Rusak Dampingan di Serang Sudah Mulai Direhab

Opini: Robohnya Sekolah Kami

Reza Rahadian Pertanyakan Respon Lambat Pemkab Serang untuk Atasi Sekolah Rusak

Rencana Kerja YAPPIKA-ActionAid Selama 2017 Untuk #SekolahAman

Siaran Pers Laporan Monev Implementasi UU Ormas Tahun ke-III dan ke-IV Sisi Problematika UU Ormas: Dari Intervensi Keabsahan Administrasi Hingga Politik Jalan Pintas Pembubaran Ormas Disiapkan oleh: Koalisi Kebebasan Berserikat [KKB]

PLAFON SDN CIPINANG 01 AMBRUK Bukti Buruknya Tata Kelola Perbaikan Ruang Kelas Rusak

Organisasi Nirlaba Harus Mengawal Implementasi Rekomendasi 8 FATF Guna Menjaga Ruang Kebebasan Masyarakat Sipil

Program Pro-InQluEd Mengadakan Pelatihan Kampanye untuk Mitra Pelaksana

ActionAid Mempromosikan Gender Responsive Public Services (GRPS) sebagai Pendekatan Transformatif dalam Tata Kelola Pelayanan Publik

Kolaborasi YAPPIKA-ActionAid, Uni Eropa, dan Pemerintah Kabupaten Bima Wujudkan Pendidikan Inklusif dan Berkualitas

YAPPIKA-ActionAid Bersama Reza Rahadian Mengunjungi SDN Dendeng dan SDN Onitua

Lindungi Anak Indonesia dari Bahaya Sekolah Roboh

Indonesia Butuh Roadmap Penyelesaian Sekolah Rusak

Laporan Riset Tata Kelola Rehabilitasi Ruang Kelas dan Pembangunan RKB

Praktik Baik Partisipasi Masyarakat: Respons Bencana di Tapanuli